Pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi. Atau vendor menghilang begitu saja setelah menerima pembayaran di muka.
Situasi seperti ini lazim terjadi dalam hubungan bisnis, dan sering kali perusahaan ragu mengambil langkah hukum — entah karena khawatir merusak hubungan usaha, atau karena tidak yakin posisinya cukup kuat.
Padahal, ketika vendor wanprestasi, terdapat serangkaian langkah bertahap yang dapat ditempuh, mulai dari yang paling ringan hingga gugatan ke pengadilan. Memahami urutannya penting, karena melompati satu tahap justru dapat memperlemah posisi perusahaan di kemudian hari.
Apa yang Dimaksud Wanprestasi?
Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Dasarnya berpijak pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Konsekuensi hukumnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru dapat dituntut apabila pihak yang berutang telah dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Kalimat terakhir itu penting dan sering diabaikan: vendor harus dinyatakan lalai terlebih dahulu. Di sinilah somasi memegang peran, bukan sekadar sebagai gertakan, melainkan sebagai syarat yang secara hukum mendahului tuntutan ganti rugi.
Bentuk Wanprestasi Vendor
Dalam praktik, wanprestasi umumnya dikelompokkan ke dalam empat bentuk:
- Sama sekali tidak melaksanakan kewajiban — vendor menerima pembayaran namun tidak pernah mengerjakan atau mengirimkan apa pun
- Melaksanakan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan — barang dikirim dengan spesifikasi berbeda, atau pekerjaan diselesaikan tidak sesuai standar yang disepakati
- Melaksanakan, tetapi terlambat — pekerjaan selesai namun melewati tenggat yang diperjanjikan
- Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian — misalnya mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, padahal kontrak melarangnya
Menentukan bentuk mana yang terjadi bukan sekadar soal peristilahan. Bentuk wanprestasi memengaruhi apa yang dapat dituntut — apakah pemenuhan perjanjian, pembatalan, ganti rugi, atau kombinasi di antaranya.
Cara Membuat Somasi
Somasi adalah teguran tertulis yang menyatakan bahwa pihak lain telah lalai memenuhi kewajibannya, sekaligus memberi kesempatan terakhir untuk memenuhinya. Selain menjadi syarat sebelum menuntut ganti rugi, somasi juga menjadi bukti bahwa perusahaan telah beritikad baik menempuh jalan penyelesaian sebelum berperkara.
Somasi yang disusun dengan baik memuat unsur-unsur berikut:
- Identitas para pihak secara lengkap dan benar, termasuk kedudukan penandatangan
- Dasar hubungan hukum — nomor dan tanggal kontrak, serta pasal yang dilanggar
- Uraian wanprestasi secara konkret, disertai tanggal dan fakta yang dapat dibuktikan
- Tuntutan yang jelas — apa persisnya yang diminta: penyelesaian pekerjaan, pengembalian dana, atau penggantian barang
- Tenggat waktu yang wajar untuk pemenuhan, umumnya 7 sampai 14 hari kerja
- Konsekuensi apabila diabaikan — pernyataan bahwa perusahaan akan menempuh upaya hukum
Beberapa hal yang perlu diperhatikan: kirimkan somasi melalui sarana yang meninggalkan bukti penerimaan, seperti kurir tercatat atau surat elektronik dengan tanda terima. Simpan seluruh dokumentasi pengiriman. Somasi juga lazim dilayangkan hingga dua atau tiga kali sebelum perkara diajukan, dan urutan itu justru memperkuat posisi perusahaan.
Hindari menyusun somasi dengan nada mengancam secara berlebihan atau memuat tuntutan yang tidak berdasar pada kontrak. Somasi yang keliru dapat berbalik menjadi bahan bantahan pihak lawan.
Gugatan ke Pengadilan
Apabila somasi tidak diindahkan, perusahaan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Namun sebelum melangkah, dua hal perlu diperiksa lebih dahulu.
Pertama, klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak. Apabila kontrak menentukan arbitrase sebagai forum penyelesaian, gugatan ke pengadilan negeri berisiko dinyatakan tidak dapat diterima. Periksa pula klausul domisili hukum, karena hal itu menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara.
Kedua, kesiapan bukti. Gugatan wanprestasi bertumpu pada dokumen: kontrak beserta adendumnya, bukti pembayaran, berita acara serah terima, korespondensi, dan somasi yang telah dilayangkan. Tanpa dokumentasi yang tertib, pembuktian menjadi jauh lebih sulit meskipun secara substansi perusahaan berada pada posisi yang benar.
Dalam petitum gugatan, umumnya dimintakan hal-hal berikut:
- Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi
- Menghukum tergugat memenuhi kewajibannya, atau membatalkan perjanjian
- Menghukum tergugat membayar ganti rugi — mencakup biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUH Perdata
- Menghukum tergugat membayar biaya perkara
Mengenai ganti rugi kontrak, satu hal perlu dipahami sejak awal: kerugian yang dituntut harus dapat diperhitungkan dan dibuktikan. Tuntutan yang hanya berdasarkan perkiraan atau potensi keuntungan yang hilang tanpa dasar perhitungan yang jelas berisiko tidak dikabulkan. Karena itu, dokumentasikan setiap kerugian nyata yang timbul — biaya penggantian vendor, denda dari pihak ketiga, atau kerugian operasional yang terukur.
Perlu diingat pula bahwa proses persidangan memakan waktu dan biaya. Untuk sengketa bernilai kecil hingga menengah, penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi sering kali lebih menguntungkan secara keseluruhan — terutama bila hubungan usaha masih ingin dipertahankan.
Kapan Kontrak Dapat Diputus?
Pemutusan kontrak secara sepihak adalah langkah yang berisiko apabila dilakukan tanpa dasar yang tepat. Perusahaan yang memutus kontrak secara keliru justru dapat berbalik digugat oleh vendor.
Terdapat dua jalur yang umumnya tersedia:
- Berdasarkan klausul pengakhiran dalam kontrak. Apabila kontrak memuat ketentuan yang memungkinkan pengakhiran dalam hal terjadi wanprestasi, ikuti mekanisme tersebut secara persis — termasuk kewajiban pemberitahuan tertulis dan tenggang waktu perbaikan yang biasanya disyaratkan.
- Melalui pembatalan oleh pengadilan. Pasal 1266 KUH Perdata pada dasarnya menghendaki agar pembatalan perjanjian dimintakan kepada hakim. Dalam praktik, banyak kontrak bisnis memuat klausul yang mengesampingkan ketentuan ini agar pengakhiran dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan — karena itu penting memeriksa apakah kontrak Anda memuat klausul tersebut.
Sebelum memutus kontrak, pastikan tiga hal: wanprestasi telah terjadi secara nyata dan terdokumentasi, somasi telah dilayangkan dan tidak diindahkan, serta mekanisme pengakhiran dalam kontrak telah ditempuh sebagaimana mestinya.
Penutup
Menghadapi vendor yang wanprestasi bukan sekadar soal siapa yang bersalah, melainkan soal ketertiban langkah. Somasi yang disusun dengan tepat, dokumentasi yang tertib, dan pemeriksaan klausul kontrak sebelum bertindak sering kali menentukan hasil jauh sebelum perkara sampai ke ruang sidang.
Dalam banyak kasus, somasi yang disusun dengan baik sudah cukup menyelesaikan persoalan tanpa perlu berperkara — dan itu biasanya merupakan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.
Artikel ini bersifat umum sebagai bahan edukasi dan tidak merupakan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap kontrak memiliki rumusan klausul yang berbeda, sehingga langkah yang tepat sangat bergantung pada isi perjanjian yang bersangkutan. Konsultasi langsung dengan advokat sangat disarankan sebelum melayangkan somasi atau memutus kontrak.