Perkara keluarga berbeda dari sengketa lainnya. Yang dipersoalkan bukan sekadar hak dan kewajiban, tetapi juga hubungan yang mungkin masih harus dijalani setelah perkara selesai — terutama ketika ada anak di dalamnya.
Kami mendampingi klien dalam perkara keluarga dengan mengutamakan penyelesaian yang menjaga kepentingan jangka panjang, tanpa mengabaikan perlindungan hak yang menjadi dasar setiap langkah hukum.
Setiap perkara keluarga memiliki latar yang berbeda. Kami menjaga kerahasiaan setiap informasi yang disampaikan klien, dan tidak mempublikasikan perkara yang kami tangani dalam bentuk apa pun.
Pendampingan gugatan maupun permohonan cerai di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, termasuk penyusunan alasan hukum dan pembuktiannya.
Penyelesaian pembagian harta bersama melalui kesepakatan maupun gugatan, termasuk penyusunan perjanjian pelepasan hak atas harta bersama.
Permohonan hak asuh (hadhanah), penetapan nafkah anak, serta hak akses bagi orang tua yang tidak memegang pengasuhan.
Sengketa dan penetapan terkait pembagian warisan, keabsahan hibah, serta penentuan kedudukan para ahli waris.
Permohonan penetapan pengampuan (curatele), perwalian anak, dan izin jual atas harta pihak yang berada di bawah pengampuan atau perwalian.
Penyusunan surat kesepakatan bersama dan perjanjian perdamaian sebagai jalan penyelesaian di luar persidangan.
Mendengarkan situasi Anda dan memetakan pilihan yang tersedia.
Menilai apakah kesepakatan masih memungkinkan sebelum menempuh persidangan.
Menyusun kesepakatan atau mengajukan perkara, sesuai langkah yang dipilih.
Mengawal proses sampai putusan atau penetapan diperoleh.
Dokumen tidak harus lengkap pada konsultasi pertama. Apa yang tersedia saat ini sudah cukup untuk mulai memetakan perkara.
Ya. Perceraian hanya sah apabila diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Namun banyak hal di dalamnya — pembagian harta bersama, hak asuh, dan nafkah — dapat lebih dahulu disepakati para pihak, sehingga persidangan berjalan lebih singkat dan tidak berkepanjangan.
Terdapat kewajiban tambahan berupa izin atau surat keterangan dari atasan atau pejabat yang berwenang di institusi yang bersangkutan sebelum perkara diajukan. Ketentuan ini sering terlewat dan dapat menghambat proses, sehingga perlu dipersiapkan sejak awal.
Pembagian harta bersama pada dasarnya berimbang, namun dapat berbeda apabila terdapat perjanjian perkawinan, harta yang terbukti berasal dari warisan atau hibah pribadi, atau kesepakatan lain di antara para pihak. Karena itu penelusuran asal-usul setiap harta menjadi penting.
Dalam banyak kasus, ya. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan disusun dengan cermat dapat mempersingkat proses secara signifikan, sekaligus mengurangi beban emosional bagi seluruh pihak, termasuk anak.
Sampaikan keadaan yang Anda hadapi untuk memperoleh gambaran awal mengenai langkah yang tersedia. Kerahasiaan informasi Anda kami jaga sepenuhnya.
Konsultasi via WhatsApp